ProseDuR KoMpilasi dan ReviEw, Astestasi Kepatuhan

A.      PROSEDUR KOMPILASI DAN REVIEW (SAR 100)

1.    Prosedur Kompilasi

Kompilasi laporan keuangan merupakan penyajian dalam bentuk laporan keuangan, informasi yang merupakan pernyataan manajemen tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan aapapun terhadap laporan tersebut. Dalam penugasan kompilasi, akuntan harus menjalankan prosedur sebagai berikut:

·           Memperoleh pemahaman bersama klien mengenai jenis dan keterbatasan jasa yang diberikan dan penjelasan atas laporan, jika laporan akan diterbitkan.

·           Memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien.

·           Memahami klien, termasuk sifat transaksi bisnisnya, pencatatan akuntansi, dan misi laporan keuangan.

·           Melakukan Tanya jawab untuk menentukan apakah informasi klien memenuhi persyaratan.

·           Membaca kompilasi laporan keuangan dan berhati-hati dengan hal-hal yang tidak dimasukkan atau kesalahan dalam perhitungan dan GAAP.

Laporan keuangan yang dikompilasi harus disertai dengan suatu laporan akuntan yang menyatakan bahwa:

a.       Kompilasi telah dilakukan sesuai dengan standar dalam Seksi ini

b.      Kompilasi terbatas pada penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan representasi manajemen atau pemilik

c.       Laporan keuangan tidak diaudit atau di-review dan dengan demikian akuntan tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lain apa pun.

Setiap prosedur lainnya yang mungkin telah dilaksanakan oleh akuntan sebelum atau selama perikatan kompilasi, tidak perlu dijelaskan dalam laporannya. Tanggal penyelesaian kompilasi laporan keuangan harus digunakan sebagai tanggal laporan akuntan. Setiap halaman laporan keuangan yang dikompilasi oleh akuntan harus memuat pengacuan seperti "Lihat Laporan Kompilasi Akuntan."

2.    Prosedur Review

Review atas laporan keuangan adalah pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan PABU.

Berdasarkan PSAR seksi 100 maka dapat disimpulkan prosedur review adalah memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan praktik industri klien.. Tingkat pengetahuan yang dibutuhkan sedikit dibawah audit, antara lain:

·      Memperoleh pemahaman mengenai klien. Informasi yang perlu diperoleh antara lain mengenai sifat transaksi bisnis klien, pembukuan dan karyawannya, dan isi dari laporan keuangan.

·      Melakukan tanya jawab dengan manajemen. Tanya jawab adalah prosedur telaah yang paling penting. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dengan asumsi bahwa manajemen tidak bermaksud untuk menipu akuntan. Pertanyaan harus dibuat dari personel klien yang tepat dan biasanya melibatkan diskusi.

·      Melakukan prosedur analitis. Tindakan ini mengidentifikasi kaitan dan akun individu yang tampak tidak wajar. Prosedur analisis yang tepat tidak berbeda dengan yang elah dipelajari sebelumnya. Selain memperhatikan tren yang tidak wajar tersebut, akuntan juga harus melakukan tanya jawab lebih lanjut dengan personel klien untuk mendapatkan penjelasan dari tiap kaitan yang tak terduga.

·      Mendapatkan surat representasi. Akuntan diwajibkan untuk mendapatkan surat representasi dari pihak manajemen yang memahami keangan.

Laporan keuangan -review oleh akuntan harus disertai dengan laporan akuntan yang menyatakan bahwa:

a.      Review dilaksanakan sesuai dengan Standar Jasa Akuntansi dan Review yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

b.      Semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen (atau pemilik) entitas tersebut.

c.       Review terutama mencakup permintaan keterangan kepada para pejabat penting perusahaan dan prosedur analitik yang diterapkan terhadap data keuangan.

d.      Lingkup review jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dengan demikian tidak dinyatakan pendapat semacam itu dalam suatu review.

e.       Akuntan tidak mengetahui adanya suatu modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, selain dari perubahan, jika ada, yang telah diungkapkan dalam laporan akuntan.

Prosedur lain yang mungkin telah dilaksanakan akuntan sebelum atau selama perikatan re-view, termasuk yang dilaksanakan dalam hubungannya dengan kompilasi laporan keuangan, tidak boleh diungkapkan dalam laporan akuntan. Tanggal penyelesaian permintaan keterangan dan prosedur analitik yang dilakukan oleh akuntan harus digunakan sebagai tanggal laporannya. Setiap halaman laporan keuangan yang di-review oleh akuntan harus memuat pengacuan "Lihat Laporan Review Akuntan."

3.    Review Laporan Keuangan Interm Perusahaan Publik

Karakteristik informasi yang terdapat dalam laporan keuangan interm antara lain adalah aksiran pendapatan, kos (cost),  beban yang lebih banyak dibandingkan dengan untuk tujuan informasi keuangan tahunan, penundaan pengakuan pendapatan dan beban (deferrals), akrual (accruals), dan estimasi pada akhir masing-masing periode interim seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan pada tanggal interim tentang hasil usaha yang diperkirakan untuk sisa waktu periode tahunan. Tujuan review laporan keuangan interim sendiri adalah untuk memberikan dasar bagi akuntan dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sedangkan prosedur untuk me-review laporan keuangan interm adalah sebagai berikut:

a. Meminta keterangan mengenai pengendalian intern

b. Menerapkan prosedur analitik atas informasi keuangan interim untuk mengidentifikasikan dan memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan pos individual yang tampak luar biasa

c. Membaca notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris dan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengidentifikasikan tindakan yang dapat mempengaruhi informasi keuangan interim.

d. Membaca informasi keuangan interim untuk mempertimbangkan, berdasarkan informasi yang diperoleh akuntan, apakah informasi yang dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

e. Mendapatkan laporan dari akuntan lain, jika ada, yang mengadakan perikatan untuk melakukan review informasi keuangan interim atas bagian yang penting dari entitas yang di-review, anak perusahaan, atau afiliasi lainnya.

f. Menanyakan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi g. Mendapatkan representasi tertulis dari manajemen mengenai tanggung jawab mereka atas informasi keuangan, kelengkapan notulen rapat, peristiwa setelah tanggal informasi keuangan interim, dan lain-lain.

Adapun bentuk laporan review atas laporan keuangan interm adalah sebagai berikut:

1.    Judul “Laporan Akuntan Independen.”

2.    Identifikasi informasi keuangan interim yang di-review.

3.    Suatu pernyataan bahwa informasi keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.

4.    Pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

5.    Uraian mengenai prosedur review atas informasi keuangan interim yang dilakukan.

6.    Suatu pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan dengan lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan audit berdasarkan standar auditing

7.    Suatu pernyataan apakah akuntan menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang harus dilakukan agar informasi keuangan interim sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

8.    Tanda tangan, nama, nomor izin akuntan publik, dan/atau nomor register negara akuntan.

9.    Tanggal laporan review. Laporan dapat dialamatkan kepada perusahaan yang informasi keuangannya di-review, dewan komisarisnya, atau para pemegang sahamnya. Sebagai tambahan, setiap halaman informasi keuangan interim harus secara jelas diberi tanda “tidak diaudit”.

B.       ATESTASI KEPATUHAN

1.    Berdasarkan Standar Auditing

Auditor dapat menerima perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati untuk membantu pemakai dalam mengevaluasi asersi tertulis manajemen tentang (a) kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu, (b) efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan², atau (c) keduanya. Dalam perikatan pemeriksaan, asersi tertulis manajemen dapat mengambil berbagai macam bentuk, namun harus cukup spesifik sehingga pemakai yang memiliki kompetensi dalam memanfaatkan kriteria pengukuran dan pengungkapan yang sama atau serupa dapat mencapai kesimpulan yang secara material sama.

Auditor dilarang memberikan keyakinan negatif tentang apakah asersi manajemen disajikan secara wajar. Laporan praktisi harus memuat unsur-unsur berikut ini:

a.       Judul yang berisi kata independen

b.      Identifikasi pemakai tertentu

c.       Suatu pengacuan ke asersi manajemen tentang kepatuhan entitas dengan persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan, termasuk periode atau titik waktu yang dicakup oleh asersi manajemen, dan sifat perikatan

d.      Suatu pernyataan bahwa prosedur, yang telah disepakati oleh pemakai tertentu yang disebutkan dalam laporan, telah dilaksanakan untuk membantu pemakai dalam mengevaluasi asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan

e.       Pengacuan ke standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

f.       Suatu pernyataan bahwa memadainya prosedur merupakan tanggung jawab pemakai tertentu dan suatu pernyataan tidak bertanggung jawab tentang memadainya prosedur tersebut

g.      Daftar prosedur yang telah dilaksanakan (atau pengacuan mengenai hal ini) dan temuan yang bersangkutan.

h.      Jika berlaku, suatu penjelasan adanya batas materialitas yang disepakati

i.        Suatu pernyataan bahwa praktisi tidak mengadakan perikatan, suatu pernyataan tidak memberikan pendapat atas asersi tersebut, dan suatu pernyataan bahwa jika praktisi telah melaksanakan prosedur tambahan, hal lain mungkin terungkap dan akan dilaporkan.

j.        Suatu pernyataan tentang pembatasan atas penggunaan laporan karena laporan tersebut hanya diperuntukkan bagi pemakai tertentu (Namun, jika laporan tersebut merupakan "catatan publik" praktisi harus menambahkan kalimat berikut ini: "Namun, laporan ini merupakan catatan publik dan distribusinya tidak terbatas.")

k.    Jika berlaku, pembatasan tentang prosedur atau temuan

l.     Jika berlaku, suatu penjelasan tentang sifat bantuan oleh spesialis

2.    Berdasarkan Standar Astestasi

Standar Umum

1.    Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi.

2.    Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi

3.    Praktisi harus melaksanakanPerikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya

4.    Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perikatan tersebut.

5.    Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh praktisi

Standar Pekerja Lapangan

1.    Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2.    Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan.

Standar Pelaporan

1.    Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan.

2.    Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur.

3.    Berdasarkan Standar  Audit Pemerintah

Auditor Pemerintah harus menerapkan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama untuk memastikan bahwa auditor dan manajemen memahami tipe perikatan yang harus dilaksanakan oleh auditor. Manajemen juga bertanggung jawab untuk memperoleh jasa audit yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan atau kontrak yang relevan.

Dalam audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan bagaimana dampaknya terhadap audit tersebut. Auditor biasanya mempertimbangkan hukum dan peraturan yang dipahaminya sebagai hal yang memiliki pengaruh langsung dan material dalam penentuan jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.

Entitas pemerintahan umumnya diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap laporan keuangannya. Aspek penting prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan dalam entitas pemerintahan adalah diakuinya berbagai aturan kontrak dan hukum yang khusus berlaku dalam lingkungan pemerintahan. Berbagai aturan tersebut merupakan dasar dan dicerminkan dalam struktur dana, basis akuntansi, dan prinsip lain serta metode yang ditetapkan, dan merupakan faktor utama yang membedakan antara akuntansi pemerintahan dari akuntansi perusahaan.

Auditor harus memperoleh pemahaman tentang kemungkinan dampak peraturan perundang-undangan terhadap laporan keuangan yang umumnya diperkirakan oleh auditor berdampak langsung dan material atas penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh langsung dan material dalam penentuan jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan entitas pemerintahan.

Pelaporan Berdasarkan Standar Audit Pemerintah

Pelaporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Laporan auditor tentang kepatuhan didasarkan atas hasil prosedur yang dilaksanakan sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam pelaporan tentang kepatuhan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan, sebagaimana disebutkan berikut ini:

a.    Keyakinan positif dan negatif

b.   Pelaporan ketidakpatuhan

c.    Unsur pelanggaran hukum

Standar Audit Pemerintahan mengharuskan auditor melakukan hal-hal berikut ini:

a.       Auditor harus merancang audit untuk dapat memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan.⁴

b.   Auditor harus merancang audit untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material.⁵

c.    Auditor harus waspada terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum secara tidak langsung.⁶ Jika informasi khusus yang telah diterima oleh auditor memberikan bukti tentang adanya kemungkinan unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang secara tidak langsung berdampak material terhadap laporan keuangan, maka auditor harus menerapkan prosedur audit yang secara khusus ditujukan untuk memastikan apakah suatu unsur perbuatan melanggar/melawan hukum telah terjadi. Auditor akan mematuhi persyaratan ini dengan mendesain audit untuk memberikan keyakinan memadai tentang deteksi terhadap kekeliruan, ketidakberesan, dan unsur perbuatan melanggar/melawan hukum sebagai akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undnagan yang berdampak langsung dan material terhadap jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan, sebagaimana disyaratkan oleh SA Seksi 316 dan 317.